POPULER Viral Warga NTT Tolak Sembako Gratis dari Pemerintah: Saya Dikasih 10 Jari untuk Usaha
Tak ingin menerima bantuan gratis, warga miskin di Nusa Tenggara Timur / NTT menolak bantuan sembako dari pemerintah.
Sosok Salomi Malaka mendadak menjadi perbincangan lantaran bersikeras menolak bantuan sembako dari pemerintah.
Seorang ibu asal Kabupaten Alor, NTT itu menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat lantaran merasa bisa mencari makan sendiri.
Tak ingin menerima bantuan gratis, warga miskin di Nusa Tenggara Timur / NTT menolak bantuan sembako dari pemerintah.
Sosok Salomi Malaka mendadak menjadi perbincangan lantaran bersikeras menolak bantuan sembako dari pemerintah.
Seorang ibu asal Kabupaten Alor, NTT itu menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat lantaran merasa bisa mencari makan sendiri.
Salomi lantas kembali menjelaskan kepada petugas bahwa dia tidak mau makan makanan yang gratis.
Koordinator Daerah Kabupaten Alor untuk Program Sembako, Nazamuddin Syain mengatakan, Salomi memang menolak sembako yang rencananya akan diberikan.
Salomi masuk kategori keluarga miskin di Kabupaten Alor.
Nazzamudin menjelaskan, awalnya dia bersama perangkat Desa Lembur, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Alor Tengah Utara, pendamping PKH Alor Tengah Utara, dan juga petugas Bansos dari Bank BRI, mendatangi kediaman Salomi.
Kedatangan mereka untuk mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Lembur.
Program KKS diberikan dalam bentuk bantuan sembako dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI.
Dari sekian banyak nama yang ada, beberapa orang tidak hadir untuk mengambil KKS, termasuk Salomi.
"Akhirnya kami datang dan bertemu dengan Ibu Salomi untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait program sembako di tengah pandemi Covid-19," jelas Nazamuddin.
"Kami sempat memaksakan beliau untuk memanfaatkan bantuan ini. Namun, beliau secara tegas tetap menolak," sambungnya.
Akhirnya para petugas hanya bisa memberikan masker untuk Salomi agar digunakan ketika berkebun atau keluar rumah untuk belanja kebutuhan pokok.
Padahal Banyak yang Bergantung pada Bantuan
Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang penghasilannya tidak tetap.
Tak seperti Salomi, banyak warga yang kelaparan dan hanya menggantungkan hidupnya pada bantuan sembako dari pemerintah.
Sejumlah warga bahkan terpaksa tinggal dan tidur di emperan kawasan Pasar Tanah Abang karena tidak lagi memiliki penghasilan untuk membayar sewa kontrakan atau indekost.
Salah satunya adalah Reza, bekas karyawan toko yang sudah hampir satu bulan tidur di trotoar Pasar Tanah Abang.
"Saya pedagang ikut orang juga di Kota Tua dagang jilbab gitu, karena keadaan corona ini juga pengunjung kurang dan juga peraturan dari pemerintah juga toko enggak boleh buka, ya sudah tutup," ujarnya dalam wawancara yang disiarkan Kompas TV, Kamis (23/4/2020).
Dia terpaksa menggelandang karena tidak lagi mampu membayar indekost semenjak tempat kerjanya tutup akibat mewabahnya Covid-19.
"Namanya kostan enggak tahu menahu, namanya perut mau morona mau enggak perut harus makan, tempat tinggal harus dibayar," ungkapnya.
Sementara itu, Fahmi yang juga tidur di emperan mengaku terpaksa tidur di pinggir jalan karena kehabisan uang untuk menyewa Indekost.
Fahmi sempat bekerja di pusat perbelanjaan kawasan Blok M. Sampai akhirnya diberhentikan akibat mall dan kios tidak boleh beroperasi.
"Kan diperpanjang diperpanjang lagi sama pemerintah, toko di Blok M pada tutup.
Nah pas tutup sudah bingung kan, uang sudah pada habis, mau makan di mana mau tinggal di mana, ya sudah," ungkapnya.
Kini, Reza dan Fahmi hanya bisa tidur di trotoar dan mencari makan dengan mendatangi tempat-tempat pembagian makanan gratis yang dilakukan di pinggir jalan.
"Tidur di Tanah Abang bertiga bareng kan. Terus di situ juga cari makan di jalan.
Ada yang bagi sembako kita kejar, yang bagi makan juga kita kejar," kata Fahmi.
Gelombang PHK akibat pandemi Covid-19
Ada begitu banyak pekerja di Jakarta yang terdampak pandemi ini, baik pekerja di sektor formal maupun informal.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, hampir 500.000 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK) akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19
Jumlah pekerja yang di-PHK di Ibu Kota paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
"Jumlah PHK di DKI yang dipaparkan Menteri Ketenagakerjaan, sampai 20 April saja itu sudah hampir 500.000, (tepatnya) 499.318 (pekerja).
Ini 1/3 dari total PHK nasional," ujar Susiwijono dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) DKI Jakarta secara online.
Acara musrenbang itu disiarkan melalui akun YouTube Bappeda DKI Jakarta. Susiwijono tidak merinci total pekerja yang di-PHK di seluruh provinsi.
Dia hanya menyampaikan akumulasi data pekerja yang di-PHK dan dirumahkan imbas ekonomi dari pandemi Covid-19.
"Yang di-PHK dan dirumahkan, karena dirumahkan ini proses menuju PHK, sampai kemarin sudah di atas 2 juta (pekerja secara nasional)," kata dia.
Sumber : tribunnews.com